JAKARTA - Memasuki tahun 2026, perhatian pelaku sektor perkebunan sawit kembali tertuju pada evaluasi perjalanan sawit rakyat sepanjang tahun sebelumnya. Momentum ini dimanfaatkan Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia untuk menyampaikan refleksi sekaligus arah perjuangan petani sawit ke depan.

Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia atau APKASINDO secara resmi merilis laporan tahunan bertajuk Refleksi Sawit Rakyat 2025. Laporan tersebut mengusung tema besar “Sawit Adalah Kita” yang menegaskan posisi sawit rakyat sebagai bagian penting perekonomian nasional.

Pemaparan laporan ini disampaikan melalui kanal resmi Youtube DPP APKASINDO. Kegiatan tersebut menjadi ajang evaluasi menyeluruh kondisi petani sawit sepanjang tahun 2025.

Ketua Umum DPP APKASINDO Dr. Ir. Gulat M.E. Manurung, MP., C.IMA hadir langsung dalam pemaparan laporan tersebut. Ia didampingi Sekretaris Jenderal DPP APKASINDO Dr. Rino Afrino, ST., MM.

Dalam kesempatan tersebut, jajaran pimpinan APKASINDO menyampaikan berbagai capaian organisasi. Isu-isu strategis yang memengaruhi kesejahteraan petani sawit juga menjadi sorotan utama.

Petani sawit yang menjadi perhatian mencakup petani swadaya dan petani bermitra. Keduanya dinilai memiliki tantangan dan kebutuhan yang perlu dikawal secara serius.

“APKASINDO hadir sebagai wadah perjuangan petani sawit untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, kesejahteraan, keberlanjutan, dan kesetaraan,” ujar Gulat Manurung. Pernyataan tersebut disampaikan pada Jumat, 9 Januari 2026.

Gulat menegaskan bahwa sepanjang 2025 APKASINDO terlibat aktif dalam berbagai isu strategis nasional. Keterlibatan ini dilakukan agar sawit rakyat tidak tertinggal dalam dinamika kebijakan.

Pergerakan Harga CPO dan Dampaknya bagi Petani Sawit

Dalam laporan Refleksi Sawit Rakyat 2025, APKASINDO mencatat pergerakan harga Crude Palm Oil internasional dan domestik. Pergerakan harga ini dinilai berdampak langsung terhadap pendapatan petani.

Data Sekretariat DPP APKASINDO menunjukkan bahwa rata-rata harga CPO Rotterdam sepanjang 2025 mencapai Rp20.637 per kilogram. Angka ini mengalami kenaikan 19,65 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di Rp17.247 per kilogram.

Harga tertinggi CPO Rotterdam tercatat pada Maret 2025. Pada periode tersebut, harga mencapai Rp22.712 per kilogram.

Sementara itu, harga terendah terjadi pada Mei 2025. Pada bulan tersebut, harga CPO Rotterdam berada di level Rp17.980 per kilogram.

Kenaikan harga CPO global tersebut turut tercermin pada harga domestik. Penetapan harga domestik mengacu pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13 Tahun 2024.

Peraturan tersebut mengatur mekanisme penetapan harga Tandan Buah Segar melalui harga acuan KPBN dan Bursa CPO Indonesia atau ICDX. Mekanisme ini menjadi dasar penentuan harga TBS di daerah.

Rata-rata harga domestik tahun 2025 tercatat sebesar Rp14.261 per kilogram. Angka ini naik 13,6 persen dibandingkan tahun 2024 yang berada di Rp13.199 per kilogram.

Puncak harga domestik terjadi pada Maret 2025. Pada periode tersebut, harga mencapai Rp14.995 per kilogram.

Sebaliknya, harga terendah domestik terjadi pada Mei 2025. Harga TBS pada bulan tersebut berada di Rp13.319 per kilogram.

Selain itu, Bursa CPO ICDX juga mencatat rata-rata harga sepanjang 2025 sebesar Rp14.077 per kilogram. Angka ini naik 5,72 persen dibandingkan rata-rata tahun 2024 yang berada di Rp13.372 per kilogram.

Harga tertinggi di Bursa CPO ICDX tercatat pada Agustus 2025. Pada saat itu, harga mencapai Rp14.663 per kilogram.

Sementara itu, harga terendah Bursa CPO ICDX terjadi pada Mei 2025. Nilainya tercatat sebesar Rp13.249 per kilogram.

“Pergerakan harga CPO global memberikan dampak langsung kepada petani melalui skema penetapan harga TBS di daerah,” kata Gulat. Ia menegaskan pentingnya peran APKASINDO dalam proses tersebut.

APKASINDO tercatat hadir dalam 25 Tim Penetapan Harga TBS. Kehadiran ini dilakukan sebagai representasi petani agar mekanisme penetapan harga berjalan transparan.

Menurut APKASINDO, komitmen pemerintah daerah dan industri juga berperan penting. Komitmen tersebut membantu mengurangi disparitas harga antara TBS pabrik dan TBS kebun rakyat.

Penguatan Kelembagaan dan Peran APKASINDO di Daerah

Selain isu harga, APKASINDO menilai tahun 2025 sebagai fase penting penguatan kelembagaan petani sawit. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan posisi tawar petani.

Penguatan kelembagaan dilakukan melalui akses pembiayaan dan program peremajaan sawit rakyat. Program ini dinilai krusial untuk menjaga produktivitas kebun petani.

APKASINDO juga memberikan pendampingan legalitas lahan. Pendampingan ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi petani sawit.

Kemitraan antara perusahaan dan petani menjadi fokus lainnya. APKASINDO berperan sebagai penghubung agar kemitraan berjalan adil dan berkelanjutan.

Selain itu, advokasi regulasi sawit rakyat juga menjadi agenda utama. APKASINDO aktif menyuarakan kepentingan petani dalam penyusunan kebijakan.

Menurut Gulat, keberadaan APKASINDO yang tersebar luas menjadi kekuatan tersendiri. Organisasi ini kini hadir di 25 provinsi dan 122 kabupaten atau kota.

Keberadaan tersebut memungkinkan APKASINDO mengawal kebijakan dari tingkat pusat hingga ke tapak. Pengawalan dilakukan agar kebijakan benar-benar dirasakan petani.

Melalui jaringan tersebut, APKASINDO memastikan aspirasi petani tersampaikan. Kepentingan sawit rakyat menjadi bagian dari pembahasan kebijakan nasional.

Sawit Rakyat di Tengah Tekanan Global dan Harapan 2026

Gulat menegaskan bahwa tantangan sawit rakyat tidak hanya berasal dari dalam negeri. Tekanan global menjadi faktor yang semakin nyata.

Isu standar keberlanjutan menjadi tantangan utama petani sawit. Persyaratan lingkungan yang semakin ketat menuntut adaptasi di tingkat kebun rakyat.

Selain itu, kebijakan dagang negara importir juga memberikan tekanan tersendiri. Petani sawit dituntut meningkatkan daya saing di pasar global.

“Sawit adalah penopang ekonomi rakyat,” tegas Gulat. Ia menilai petani tidak boleh hanya menjadi penonton dalam persaingan global.

APKASINDO memastikan adanya kebijakan yang menaikkan posisi tawar petani sawit Indonesia. Perjuangan ini dilakukan agar petani tetap menjadi pelaku utama.

Menutup refleksi tersebut, Gulat menyampaikan harapan besar untuk tahun 2026. Ia berharap tahun ini menjadi fase percepatan transformasi sawit rakyat.

Transformasi tersebut mencakup pemanfaatan teknologi. Produktivitas dan tata kelola juga menjadi fokus utama.

Akses pasar bagi sawit rakyat turut menjadi perhatian. APKASINDO mendorong agar petani memiliki peluang lebih luas di pasar global.

“Sawit bukan hanya komoditas, tetapi identitas ekonomi nasional,” ujar Gulat. Pernyataan ini menegaskan makna tema “Sawit Adalah Kita”.

Ia menekankan bahwa petani sawit harus berada di pusat kebijakan. Petani tidak boleh berada di pinggiran dalam pembangunan sektor sawit.

Hingga saat ini, sawit rakyat menyumbang lebih dari 40 persen total luas perkebunan sawit nasional. Kontribusi ini menjadikan sawit rakyat sebagai tulang punggung sektor perkebunan.

Sawit rakyat juga menjadi sumber penghidupan jutaan keluarga. Sentra produksi sawit tersebar di berbagai wilayah Indonesia.