JAKARTA - Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor, mengingatkan akan peran vital pemerintah daerah (pemda) dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional serta menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

Menurutnya, kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah memiliki dampak besar pada perekonomian, serta memastikan hasil pembangunan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat daerah.

Wamenaker yang biasa disapa Ferry ini mengungkapkan bahwa stabilitas perekonomian sangat bergantung pada sinergi antara kebijakan yang diterapkan di tingkat pusat dengan kebutuhan dan potensi daerah. 

Seiring dengan kebijakan yang terintegrasi, sektor ketenagakerjaan menjadi salah satu yang harus mendapat perhatian lebih dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Kolaborasi Antara Pemerintah Pusat dan Daerah

Afriansyah Noor menekankan pentingnya komunikasi dan kerja sama yang erat antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan pemerintah daerah dalam berbagai kebijakan ketenagakerjaan. 

Salah satu contohnya adalah penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) yang menjadi salah satu langkah strategis dalam mendukung perekonomian daerah. 

Proses penetapan UMP dilakukan melalui perundingan tripartit, yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja, dengan tujuan agar keputusan tersebut dapat mencerminkan keadilan sosial serta memperhatikan dinamika perekonomian masing-masing daerah.

“Kerja sama ini harus kita jaga. Kami dari Kementerian Ketenagakerjaan berkomitmen untuk mendukung dan memastikan setiap provinsi serta kabupaten memperoleh stabilitas ekonomi,” jelas Ferry. 

Hal ini menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga daya beli masyarakat dan mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah di Indonesia.

Tak hanya soal kebijakan upah minimum, pemerintah daerah juga turut berperan dalam menciptakan kebijakan lain yang dapat memperbaiki kualitas hidup masyarakat. 

Salah satunya adalah pemberian tunjangan tambahan dan fasilitas lainnya yang berfokus pada pengentasan kemiskinan serta pemberdayaan ekonomi lokal.

Pentingnya Kebijakan Pendidikan dan Perumahan untuk Pekerja

Di tingkat provinsi, kolaborasi antara Kementerian Ketenagakerjaan dan pemerintah daerah juga terlihat jelas dalam kebijakan yang mendukung kesejahteraan di luar kebijakan UMP. 

Ferry mencontohkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang memberikan perhatian khusus pada sektor pendidikan dan perumahan bagi pekerja dan guru.

“Pendidikan gratis hingga tingkat SMA/SMK dan fasilitas kredit perumahan bagi pekerja dan guru adalah langkah luar biasa yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kebijakan ini memberikan tambahan kesejahteraan yang tak terhingga, di luar dari sekedar penetapan UMP,” kata Ferry.

Inisiatif yang diberikan oleh Pemprov Jawa Barat ini bukan hanya sebagai kebijakan untuk menambah kesejahteraan, namun juga sebagai bagian dari upaya membangun sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga mendukung perkembangan ekonomi jangka panjang. 

Program ini dirancang untuk memastikan bahwa pekerja dan guru tidak hanya mendapat penghasilan yang cukup melalui upah, tetapi juga memiliki akses ke pendidikan yang lebih baik dan tempat tinggal yang layak.

Peran Penting Industri dalam Meningkatkan Kesejahteraan

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan bahwa meski berbagai kebijakan kesejahteraan telah diimplementasikan, namun tantangan besar tetap ada, terutama terkait dengan garis kemiskinan yang masih cukup tinggi di beberapa wilayah, khususnya di daerah yang mayoritas warganya bekerja sebagai buruh tani dan nelayan. 

Menurut Dedi, keberlangsungan industri yang mendukung lapangan kerja menjadi hal yang sangat krusial dalam mengatasi masalah tersebut.

Dedi menegaskan, untuk mengurangi ketimpangan kesejahteraan, pemerintah daerah harus terus mendorong pertumbuhan sektor industri di daerahnya. Ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat memperoleh penghasilan yang lebih stabil dan meningkatkan kualitas hidup mereka.

“Tidak ada jalan lain selain mendorong pertumbuhan industri, karena sektor inilah yang mampu menyerap banyak tenaga kerja dan mendongkrak perekonomian daerah,” ujar Dedi. 

Dengan adanya industri yang berkembang, kebutuhan masyarakat akan lapangan kerja akan semakin tercukupi, dan secara langsung dapat mengurangi angka kemiskinan di wilayah tersebut.

Pemprov Jawa Barat Tetapkan UMP 2026 untuk Menjaga Daya Beli

Salah satu langkah nyata yang diambil Pemprov Jawa Barat adalah dengan menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) untuk tahun 2026 sebesar Rp 2.317.601,00. Ini merupakan kenaikan sekitar 5,7 persen dibandingkan dengan UMP tahun sebelumnya. 

Penetapan ini berlaku mulai 1 Januari 2026 dan menjadi salah satu upaya untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya para pekerja, yang dipertimbangkan dengan perkembangan perekonomian dan keberlanjutan dunia usaha.

Pemerintah Provinsi Jawa Barat, melalui kebijakan UMP ini, berharap dapat menjaga keseimbangan antara tingkat upah yang diberikan kepada pekerja dan kelangsungan bisnis yang ada di wilayahnya. 

Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi yang ada serta mempertahankan daya tarik bagi investor agar tetap tertarik untuk berinvestasi di Jawa Barat.

Melalui kebijakan UMP yang terencana dan pertumbuhan industri yang didorong, diharapkan dapat tercipta stabilitas perekonomian daerah yang berdampak pada kesejahteraan seluruh masyarakat. 

Pemerintah daerah menjadi aktor kunci dalam memastikan keberhasilan ekonomi daerah yang akhirnya akan berkontribusi pada stabilitas ekonomi nasional.